Rayakan Hut Ke-23, BPI KPNPA RI Komitmen Kawal Kebijakan Dan Anggaran Demi Kepentingan Rakyat

Nasional72 Dilihat

Globalberitanasional.com

Bogor , – Badan Penelitian Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah maupun penggunaan anggaran agar berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Hal tersebut di katakan Ketua BPI KPNPA RI Bogor, dalam perayaan hut ke-23 dengan mengundan insan pers Bogor Raya serta berbagai elemen masyarakat yang aktif dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Bogor.

BPI KPNPA RI sangat konsen dalam pengawalan terhadap kebijakan dan anggaran, yang dinilai penting sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, serta bebas dari praktik penyimpangan.

“BPI KPNPA RI akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dengan melakukan pemantauan, pengawasan, serta memberikan masukan konstruktif terhadap berbagai program dan kebijakan yang menggunakan anggaran negara maupun daerah,” ujar Ketua BPI KPNPA RI Bogor Rizwan Riswanto kepada GBN. Di Cibinong, Minggu (30/08/2026)

Ia melanjutkan, organisasi ini juga mendorong agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Dengan semangat pengawasan yang independen dan profesional, BPI KPNPA RI berharap pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara terbuka dan akuntabel, sehingga pembangunan dapat berjalan optimal dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” tegas Rizwan.

BPI KPNPA RI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam mengawal kebijakan publik dan penggunaan anggaran. Sinergi antara masyarakat, lembaga pengawasan, dan pemerintah dinilai menjadi salah satu kunci dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

“Melalui komitmen tersebut, BPI KPNPA RI Bogor menegaskan akan terus hadir sebagai bagian dari kontrol sosial dalam mengawal kebijakan maupun anggaran demi terciptanya pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” pungkasnya. (Irvan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *